JAKARTA, Selendangsutra.id — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan besar dalam menjalankan agenda perubahan nasional. Persoalan oligarki, pemberantasan korupsi, tekanan kepentingan ekonomi global, hingga persaingan geopolitik dengan negara-negara besar menjadi bagian dari ujian yang harus dihadapi pemerintahan Prabowo-Gibran hingga 2029.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, suara rakyat di lapisan bawah dinilai harus menjadi salah satu sumber kekuatan utama pemerintah. Kebijakan ekonomi yang berpihak kepada rakyat tidak cukup hanya dirumuskan dari balik meja birokrasi, tetapi perlu terus dikonsultasikan dengan masyarakat yang menjadi sasaran langsung program pembangunan.
Prabowo dinilai perlu memperkuat komunikasi langsung dengan masyarakat bawah untuk mengetahui persoalan riil yang mereka hadapi. Mulai dari petani, nelayan, pelaku UMKM, buruh, santri, hingga masyarakat di daerah-daerah yang selama ini menjadi basis kekuatan politik pemerintahan.
“Kekuatan rakyat semesta di lapisan bawah harus menjadi prioritas. Kalau misi besar Prabowo ingin berhasil sampai 2029, pemerintah harus mengetahui apa yang dirasakan rakyat, bukan hanya menerima laporan dari struktur birokrasi,” demikian pandangan yang berkembang di kalangan pendukung Prabowo-Gibran.
Relawan Dinilai Masih Memiliki Peran Strategis
Dalam konteks tersebut, jaringan relawan pendukung Prabowo-Gibran dinilai masih memiliki peran strategis. Relawan bukan hanya dibutuhkan ketika menghadapi momentum pemilu, tetapi dapat menjadi jembatan komunikasi sosial antara pemerintah dan masyarakat.
Pengalaman politik Indonesia menunjukkan bahwa jaringan relawan memiliki kemampuan untuk menerjemahkan kebijakan politik ke dalam bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Sebaliknya, relawan juga dapat menyampaikan aspirasi masyarakat bawah kepada pemerintah secara lebih cepat.
Sejumlah kelompok pendukung Prabowo-Gibran, seperti Nurul Wathon Hambalang, Sedulur Jokowi, serta jaringan pendukung lainnya, dinilai dapat menjadi bagian dari kekuatan sosial yang membantu mengawal program pemerintah hingga 2029.
Namun, penguatan kembali peran relawan harus dilakukan secara sehat. Relawan tidak seharusnya hanya menjadi alat mobilisasi politik, melainkan menjadi kekuatan sosial yang membantu pemerintah memahami kebutuhan rakyat dan mengawal program pembangunan.
Pidato Politik Harus Diterjemahkan Menjadi Bahasa Rakyat
Tantangan lain yang perlu mendapat perhatian adalah komunikasi publik pemerintah. Pidato-pidato besar Presiden Prabowo mengenai kedaulatan ekonomi, pemberantasan korupsi, ketahanan pangan, hilirisasi, dan pembangunan nasional terkadang menggunakan bahasa yang terlalu strategis sehingga tidak seluruh lapisan masyarakat memahami inti pesannya.
Di sinilah peran relawan menjadi penting. Relawan yang berada langsung di tengah masyarakat dapat menerjemahkan gagasan besar pemerintah menjadi bahasa yang sederhana: apa manfaat program tersebut bagi petani, nelayan, pekerja, UMKM, santri, anak muda, dan masyarakat desa. Dengan demikian, komunikasi pemerintah tidak berhenti di panggung-panggung kenegaraan, tetapi sampai ke warung kopi, pasar, pesantren, desa, sentra pertanian, dan komunitas masyarakat.
Melawan Oligarki Harus Dengan Kekuatan Institusi dan Rakyat
Persoalan oligarki dan korupsi juga membutuhkan pendekatan yang kuat. Pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan figur presiden, tetapi harus memperkuat institusi negara, transparansi, penegakan hukum, serta partisipasi masyarakat.
Prabowo memiliki mandat politik untuk membangun pemerintahan yang kuat. Namun kekuatan tersebut harus tetap dikontrol oleh konstitusi dan kepentingan rakyat. Indonesia juga harus mampu menjaga kepentingan nasional di tengah persaingan negara-negara besar. Hubungan ekonomi dan diplomatik dengan negara seperti Singapura maupun kekuatan ekonomi dunia harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan nasional Indonesia, bukan sebagai pertentangan antarnegara. Karena itu, keberanian pemerintah dalam menghadapi tekanan kepentingan ekonomi harus berjalan bersama dengan diplomasi, profesionalisme birokrasi dan kekuatan ekonomi domestik.
Prabowo perlu terus melakukan evaluasi terhadap pola komunikasi politik dan sosial. Para pendukung militan yang telah bekerja sejak masa perjuangan politik juga perlu dirawat sebagai bagian dari kekuatan sosial, bukan hanya diingat ketika momentum politik tiba.
Kekuatan tersebut harus diarahkan untuk mengawal program pemerintahan secara konstruktif hingga 2029. Prabowo memiliki agenda besar untuk membangun Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat. Namun misi sebesar itu tidak mungkin hanya dikerjakan oleh pemerintah dan birokrasi.
Pemerintah membutuhkan rakyat, dan rakyat membutuhkan pemerintah yang mau mendengar. Jika komunikasi antara pemerintah dan kekuatan arus bawah dapat kembali diperkuat, maka gagasan besar Prabowo tentang ekonomi kerakyatan, kedaulatan nasional dan pemberantasan korupsi akan lebih mudah diterjemahkan menjadi gerakan pembangunan yang nyata. Dari rakyat arus bawah, untuk Indonesia yang lebih kuat dan berdaulat.
Dari Rakyat, Untuk Rakyat
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintahan Prabowo-Gibran bukan hanya seberapa kuat pidato politiknya, tetapi seberapa besar perubahan yang dirasakan masyarakat.
Harga pangan yang terjangkau, lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan petani dan nelayan, penguatan UMKM, pendidikan, kesehatan, pembangunan desa serta pemerataan ekonomi harus menjadi indikator nyata keberhasilan pemerintahan.
(H.R. Dody)
About the Author
