OPINI, Selendangsutra.id – Ada satu pertanyaan besar yang harus selalu kita ajukan kepada setiap pemimpin bangsa: untuk siapa kekuasaan dijalankan, dan untuk siapa kekayaan negeri ini dikelola? Bagi saya, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto harus dibaca dalam kerangka amanah rakyat, cita-cita kemandirian nasional, dan tanggung jawab sejarah untuk membawa Indonesia menjadi bangsa yang berdiri di atas kekuatannya sendiri.
Prabowo bukanlah sosok yang lahir dari ruang kosong. Ia tumbuh dalam keluarga yang memiliki tradisi intelektual, pemikiran ekonomi, dan pengalaman panjang dalam perjalanan politik Indonesia. Ayahnya, Prof. Soemitro Djojohadikusumo, dikenal sebagai salah satu begawan ekonomi Indonesia yang pernah memegang sejumlah jabatan penting dalam pemerintahan. Dari latar belakang keluarga tersebut, Prabowo mengenal dunia pemikiran ekonomi dan persoalan pembangunan bangsa sejak dini.
Namun, jalan hidup Prabowo kemudian membawanya memasuki dunia militer. Ia menjalani pendidikan militer, berbagai penugasan, serta pengalaman dalam lingkungan pasukan khusus. Pernikahannya dengan Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto pada 1983 juga menempatkannya dalam persinggungan dua keluarga yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah Indonesia: keluarga Soemitro Djojohadikusumo dan keluarga Presiden Soeharto.
Semua latar belakang itu merupakan bagian dari perjalanan hidupnya. Akan tetapi, sejarah seorang pemimpin tidak cukup dinilai dari siapa ayahnya, di lingkungan mana ia tumbuh, atau dengan siapa ia membangun hubungan keluarga. Pada akhirnya, ukuran terpenting adalah bagaimana ia menggunakan pengalaman, kekuasaan, dan kewenangannya untuk kepentingan bangsa.
Dari Dunia Militer Menuju Tanggung Jawab Kebangsaan
Karier militer Prabowo membentuk bagian penting dari perjalanan hidupnya. Pengabdiannya di lingkungan pasukan khusus TNI, termasuk Korps Baret Merah yang kini dikenal sebagai Kopassus, berlangsung dalam tradisi militer yang menekankan disiplin, kesiapan, dan kesanaan tugas. Pengalaman militer di dalam negeri maupun pelatihan di luar negeri menjadi bagian dari perjalanan tersebut. Dalam lingkungan militer, keputusan sering kali harus diambil dalam keadaan sulit, dengan mempertimbangkan risiko, tanggung jawab, dan kepentingan tugas.
Tentu saja, pengalaman militer tidak dengan sendirinya menjamin keberhasilan seorang pemimpin dalam pemerintahan sipil. Memimpin negara jauh lebih luas daripada memimpin satuan militer. Negara membutuhkan kemampuan mengelola ekonomi, memperkuat hukum, melindungi kebebasan warga, membangun pendidikan, serta memastikan bahwa kebijakan pemerintah menjawab kebutuhan masyarakat.
Karena itu, tantangan Prabowo sebagai presiden bukan sekadar melanjutkan perjalanan panjangnya, melainkan menerjemahkan pengalaman tersebut menjadi tata kelola pemerintahan yang efektif, terbuka, dan bertanggung jawab. Nasionalisme harus hadir bukan hanya dalam pidato, tetapi juga dalam keputusan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
Amanah Rakyat Bukan Sekadar Kemenangan Politik
Ketika seseorang memperoleh mandat melalui pemilihan umum, mandat itu bukanlah cek kosong. Amanah rakyat membawa kewajiban untuk bekerja bagi seluruh masyarakat, termasuk mereka yang tidak memilihnya. Amanah rakyat bukanlah gelar yang melekat selamanya; ia merupakan tanggung jawab yang harus dibuktikan setiap hari.
Bagi saya, amanah rakyat adalah komitmen yang harus terus diperbarui melalui hasil kerja. Kepercayaan publik akan tumbuh apabila kebijakan pemerintah dapat dirasakan sampai ke desa, sentra pertanian, kawasan pesisir, wilayah perbatasan, dan daerah-daerah yang selama ini belum menikmati pembangunan secara merata. Amanah rakyat menuntut agar kekuasaan digunakan untuk memperluas kesejahteraan, bukan mempersempit kesempatan. Ditentukan oleh apa yang dikerjakan selama menjalankan mandat rakyat.
Kekayaan Alam Harus Kembali Menjadi Kekuatan Rakyat
Indonesia dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa. Kita memiliki mineral, minyak dan gas bumi, hutan, lahan pertanian, laut, serta sumber daya manusia yang tersebar di seluruh Nusantara. Namun, kekayaan alam tidak otomatis menjadikan rakyat sejahtera. Persoalan sesungguhnya terletak pada bagaimana sumber daya tersebut dikelola, siapa yang memperoleh manfaatnya, seberapa besar nilai tambah yang tinggal di dalam negeri, dan apakah pengelolaannya menjamin keberlanjutan bagi generasi mendatang.
Prinsipnya sederhana: sumber daya alam Indonesia harus dikelola berdasarkan kepentingan nasional dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.
Kita tidak harus menolak investasi asing. Yang harus kita pastikan adalah bahwa investasi menghasilkan nilai tambah di Indonesia, membuka lapangan kerja, mengembangkan kemampuan tenaga kerja nasional, dan memberi manfaat yang terukur bagi masyarakat. Kemandirian bukan berarti menutup pintu bagi negara lain. Indonesia tetap membutuhkan investasi, perdagangan, teknologi, dan kerja sama internasional. Namun, kerja sama itu harus dibangun dengan posisi yang kuat, aturan yang jelas, pembagian manfaat yang adil, dan perlindungan terhadap kepentingan nasional.
Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Nasionalisme Nyata
Karena itu, cita-cita Indonesia mandiri harus diterjemahkan ke dalam kebijakan yang konkret. Pertambangan, misalnya, tidak semestinya berhenti pada pengambilan bahan mentah. Indonesia perlu memperkuat industri pengolahan, teknologi, pendidikan tenaga kerja, dan rantai pasok nasional agar manfaat ekonominya lebih luas.
Begitu pula minyak dan gas bumi. Pengelolaan sektor energi perlu diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi, meningkatkan kemampuan industri dalam negeri, serta mengurangi kerentanan terhadap gejolak pasokan dan harga internasional. Di sektor pertanian, kemandirian berarti memperkuat produksi pangan, benih, pupuk, teknologi, irigasi, pergudangan, dan distribusi. Petani harus menjadi bagian utama dari pertumbuhan ekonomi, bukan hanya menjadi pemasok bahan baku dengan nilai tambah yang kecil.
Di sinilah makna kepemimpinan diuji. Rakyat Indonesia tidak hanya membutuhkan pemimpin yang mampu berbicara tentang kebesaran bangsa. Mereka membutuhkan kesempatan kerja, pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang terjangkau, harga kebutuhan pokok yang wajar, serta akses ekonomi yang lebih adil.
Petani membutuhkan kepastian pasar dan harga yang layak. Nelayan membutuhkan infrastruktur, perlindungan, dan akses terhadap teknologi. Pelaku UMKM memerlukan pembiayaan, pendampingan, dan kesempatan untuk memasuki pasar yang lebih luas. Generasi muda membutuhkan keterampilan agar mampu bersaing dalam ekonomi yang terus berubah.
Harga panen yang layak, seorang pekerja yang mendapatkan pekerjaan bermartabat, seorang anak yang memperoleh pendidikan berkualitas, dan seorang pengusaha kecil yang mampu mengembangkan usahanya merupakan bagian dari keberhasilan pembangunan nasional.
Di sinilah gagasan Indonesia mandiri menemukan maknanya. Indonesia tidak boleh selamanya berada dalam posisi sebagai pasar bagi produk negara lain, sementara bahan mentahnya berasal dari tanah kita sendiri. Kita harus membangun kemampuan untuk memproduksi, mengolah, menciptakan teknologi, dan memperkuat industri nasional.
Tetapi cita-cita tersebut harus berjalan bersama dengan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, keterbukaan pemerintahan, dan penghormatan terhadap hak warga negara. Tanpa tata kelola yang baik, kekayaan nasional berisiko hanya dinikmati oleh kelompok tertentu.
Saya memandang nasionalisme sebagai kecintaan kepada tanah air yang diwujudkan melalui kerja nyata. Nasionalisme bukan hanya tentang kebanggaan terhadap sejarah, simbol negara, atau kekuatan pertahanan. Nasionalisme juga berarti memastikan bahwa rakyat memiliki kesempatan untuk hidup bermartabat di negerinya sendiri. Banyak bergantung pada impor, inilah bentuk kemandirian yang dapat diuji, bukan sekadar diucapkan.
Pembangunan Berkelanjutan dan Agenda Lintas Generasi
Pembangunan yang berkelanjutan merupakan bagian dari tanggung jawab negara terhadap generasi mendatang, tanpa meninggalkan kerusakan yang harus ditanggung anak cucu kita. Dalam konteks ini, keberhasilan pemerintahan Prabowo perlu diukur melalui indikator yang jelas: produktivitas nasional, kualitas lapangan kerja, ketahanan pangan dan energi, penurunan kemiskinan, pemerataan pembangunan, serta kemampuan Indonesia menghasilkan barang dan teknologi.
Cita-cita Indonesia mandiri tidak dapat dicapai hanya dalam satu atau dua tahun. Ia membutuhkan konsistensi kebijakan, kualitas birokrasi, kepastian hukum, pendidikan yang kuat, dan keberanian untuk membangun industri yang produktif. Pemerintah perlu memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya menghasilkan angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk ikut menikmati pertumbuhan tersebut.
Jika industri berkembang, tenaga kerja lokal harus mendapatkan kesempatan. Jika pertambangan menghasilkan keuntungan, penerimaan negara harus dikelola secara transparan dan digunakan untuk kepentingan publik. Jika investasi masuk ke daerah, masyarakat setempat harus memperoleh manfaat melalui pekerjaan, pengembangan usaha, infrastruktur, dan peningkatan keterampilan.
Penutup: Sejarah Akan Menilai Hasil Kerja
Apakah Indonesia semakin mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri? Apakah energi dikelola untuk memperkuat kepentingan nasional? Apakah kekayaan mineral menghasilkan industri dan pekerjaan yang berkualitas? Apakah petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda mendapatkan kesempatan yang lebih luas? Apakah hukum ditegakkan secara adil dan pengelolaan anggaran semakin transparan? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang layak menjadi ukuran bersama.
Saya percaya bahwa cita-cita Indonesia mandiri harus menjadi agenda lintas generasi, melampaui kepentingan kelompok dan pergantian pemerintahan. Presiden memiliki peran penting, tetapi keberhasilannya juga membutuhkan kerja lembaga negara, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, dan seluruh rakyat Indonesia.
Prabowo Subianto kini memegang tanggung jawab besar dalam perjalanan Indonesia. Latar belakang keluarga, pengalaman militer, dan perjalanan politiknya merupakan bagian dari sejarah yang membawanya ke kursi kepresidenan. Namun, masa depan kepemimpinannya akan ditentukan oleh apa yang dikerjakan selama menjalankan mandat rakyat.
Indonesia yang kuat bukan hanya Indonesia yang kaya sumber daya, melainkan Indonesia yang mampu mengubah kekayaan itu menjadi kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan masa depan yang lebih baik bagi seluruh anak bangsa. Itulah cita-cita kemandirian yang patut kita perjuangkan bersama.
(H.R. Dody)
About the Author
