JAKARTA, Selendangsutra.id — Menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), gagasan mengenai penguatan kemandirian organisasi dan pembenahan tata kelola pendanaan menjadi salah satu isu penting yang mengemuka. Salah satunya disampaikan Hery Haryanto Azumi, calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Hery menawarkan gagasan Dana Abadi NU sebagai instrumen untuk memperkuat kemandirian, kemaslahatan, dan keberlanjutan umat. Gagasan tersebut diarahkan agar pendanaan organisasi tidak hanya berorientasi pada kebutuhan administratif, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi warga Nahdliyin.
Dalam gagasan yang disampaikannya, Hery mendorong realokasi pendanaan Jam’iyah Nahdlatul Ulama pada tingkat cabang maupun wilayah untuk diperkuat pada sektor investasi sosial dan keagamaan.
“Dana Abadi NU” tersebut diarahkan untuk mendukung berbagai kebutuhan strategis, antara lain pengembangan klinik dan rumah sakit, beasiswa santri, rehabilitasi gedung pondok pesantren, pendanaan riset dan teknologi warga NU, serta pemberdayaan ekonomi umat.
Menurut Hery, kemandirian ekonomi dan kelembagaan merupakan fondasi penting bagi NU dalam memasuki abad kedua. NU tidak cukup hanya memiliki kekuatan sosial dan jumlah warga yang besar, tetapi juga harus mempunyai sistem pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.
Gagasan tersebut sejalan dengan visi Hery yang menawarkan transformasi organisasi dan roadmap NU untuk jangka panjang. Dalam pernyataannya kepada NU Online, Hery menekankan pentingnya blueprint NU untuk 100 tahun ke depan serta penguatan peran NU di tengah perubahan nasional dan global.
Tolak Politik Uang
Selain menawarkan penguatan kemandirian pendanaan organisasi, Hery juga menegaskan pentingnya menjaga proses pemilihan Ketua Umum PBNU dari praktik politik uang.
Dalam materi kampanyenya, Hery mengusung pesan “Tolak Politik Uang Tanpa Syarat.” Sikap tersebut menjadi bagian dari seruan agar proses Muktamar ke-35 NU benar-benar menjadi ruang adu gagasan, rekam jejak, visi, dan komitmen pengabdian kepada NU serta umat.
Bagi Hery, kepemimpinan NU harus lahir dari proses yang bermartabat dan mengutamakan kepentingan organisasi. Kontestasi dalam Muktamar tidak semestinya berubah menjadi transaksi kepentingan yang dapat menggerus marwah jam’iyah.
Pandangan tersebut menemukan relevansinya dengan pesan sejumlah tokoh NU menjelang Muktamar ke-35 agar kompetisi kepemimpinan berlangsung sejuk serta tetap menempatkan marwah organisasi di atas kepentingan personal maupun kandidat.
NU Harus Mandiri dan Relevan
Hery melihat NU memiliki modal sosial yang sangat besar untuk menjadi kekuatan strategis dalam menjawab berbagai persoalan bangsa maupun dunia. Selain jaringan pesantren dan ulama, NU juga memiliki jaringan warga Nahdliyin yang luas, termasuk diaspora NU di berbagai negara.
Karena itu, menurut Hery, NU harus mampu mengoptimalkan kekuatan tersebut melalui tata kelola organisasi yang modern, transparan, profesional, sekaligus tetap berakar kuat pada tradisi dan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah.
Ia juga mendorong agar NU tidak kehilangan relevansinya di tengah perkembangan teknologi, perubahan sosial, persoalan ekonomi, hingga berbagai krisis global.
“NU harus tetap relevan terhadap situasi yang semakin kompleks. NU harus relevan bagi jam’iyah, relevan bagi negara, dan relevan untuk dunia,” demikian gagasan Hery yang diberitakan dalam forum menjelang Muktamar.
Berbekal Pengalaman Organisasi
Hery Haryanto Azumi bukan sosok baru dalam lingkungan organisasi kepemudaan dan Nahdlatul Ulama. Ia pernah menjadi Ketua PC PMII Ciputat pada 1999–2000 dan kemudian terpilih sebagai Ketua Umum PB PMII melalui Kongres XV pada 2005.
Di lingkungan PBNU, Hery juga pernah dipercaya sebagai Wakil Sekretaris Jenderal PBNU pada masa kepemimpinan KH Said Aqil Siradj. Ia juga pernah menjabat Sekretaris Jenderal Majelis Dzikir Hubbul Wathon (MDHW).
Kesiapan Hery maju sebagai calon Ketua Umum PBNU semakin mengemuka menjelang Muktamar ke-35 NU. Ia bahkan hadir dalam diskusi panel yang menghadirkan sejumlah tokoh yang masuk dalam bursa bakal calon Ketua Umum PBNU di Jakarta pada 7 Agustus 2026.
Muktamar ke-35 NU sendiri dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pesantren Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.
Dengan menawarkan Dana Abadi NU, penguatan investasi sosial dan keagamaan, pemberdayaan ekonomi umat, serta penolakan terhadap politik uang, Hery Haryanto Azumi membawa gagasan agar kepemimpinan NU ke depan tidak hanya berbicara mengenai pergantian figur, tetapi juga menyentuh agenda besar mengenai kemandirian organisasi, kesejahteraan warga, penguatan pesantren, dan keberlanjutan NU menuju abad kedua.
“Bersama membangun kemandirian NU untuk peradaban dan kemaslahatan umat.”
(Pewarta Yanto Pimred)
About the Author
