JAKARTA, Selendangsutra.id ― Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026, masyarakat menaruh harapan besar terhadap arah pembangunan nasional di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Majelis Zikir Nurul Wathon Al Hambalangi Wal-khitoh Indonesia menilai momentum kemerdekaan tidak seharusnya hanya dimaknai melalui upacara dan perayaan seremonial. Lebih dari itu, 17 Agustus harus menjadi momentum untuk mengevaluasi sejauh mana kemerdekaan telah diwujudkan dalam bentuk kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Semangat kemerdekaan harus diterjemahkan menjadi kerja nyata. Rakyat berharap negara semakin hadir dalam membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan daya beli, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memberikan kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya,” demikian pandangan Majelis Zikir Nurul Wathon Al Hambalangi.
Menurut majelis tersebut, pemerintahan Presiden Prabowo memiliki tantangan sekaligus peluang besar untuk membawa Indonesia menuju kemandirian ekonomi. Program swasembada pangan, ketahanan energi, hilirisasi sumber daya alam dan penguatan ekonomi nasional dinilai harus terus dikembangkan.
Hilirisasi juga dinilai tidak boleh sekadar meningkatkan nilai ekspor, tetapi harus mampu menciptakan industri baru, lapangan kerja dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. “Indonesia memiliki sumber daya alam yang besar. Jangan sampai kekayaan tersebut hanya keluar sebagai bahan mentah. Kemerdekaan ekonomi harus diwujudkan dengan mengolah kekayaan bangsa di dalam negeri sehingga menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar pandangan tersebut.

Majelis Zikir Nurul Wathon Al Hambalangi juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan. Menurutnya, kemajuan Indonesia tidak boleh hanya terlihat dari pertumbuhan ekonomi di kota-kota besar. Daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam, termasuk wilayah perbatasan dan kawasan Indonesia bagian timur, harus diberikan ruang untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Hal lain yang menjadi perhatian adalah generasi muda. Pemerintah dinilai perlu memperkuat pendidikan, keterampilan, teknologi, kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja agar bonus demografi Indonesia menjadi kekuatan ekonomi, bukan justru menjadi persoalan sosial. Di sisi lain, pemerintahan yang bersih juga disebut sebagai bagian penting dari makna kemerdekaan.
Pengelolaan anggaran negara harus semakin transparan dan efektif sehingga setiap rupiah yang berasal dari rakyat benar-benar kembali dalam bentuk pelayanan publik dan pembangunan. “Rakyat tidak hanya membutuhkan janji, tetapi hasil. Kemerdekaan akan semakin bermakna ketika masyarakat merasakan pendidikan yang lebih baik, pekerjaan yang layak, pangan yang terjangkau, pelayanan publik yang baik dan masa depan yang lebih pasti bagi anak-anak mereka,” demikian pandangan Majelis Zikir Nurul Wathon Al Hambalang.
Majelis tersebut juga mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan HUT ke-81 RI sebagai momentum memperkuat persatuan. Perbedaan pilihan politik, menurut mereka, harus ditinggalkan setelah kontestasi politik selesai dan seluruh kekuatan bangsa diarahkan untuk membangun Indonesia. Pada akhirnya, kemerdekaan dinilai bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan, tetapi juga tentang kemampuan bangsa untuk berdiri di atas kekuatan sendiri.
