JAKARTA, Selendangsutra.id – Penguatan ekonomi kerakyatan dinilai memerlukan kolaborasi yang terintegrasi antara pemerintah, BUMN, koperasi, perguruan tinggi, dan komunitas pesantren. Langkah pemerintah dalam melakukan penataan sektor strategis melalui berbagai kebijakan nasional diharapkan mampu melahirkan model pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Selendangsutra.id – Penguatan ekonomi kerakyatan dinilai memerlukan kolaborasi yang terintegrasi antara pemerintah, BUMN, koperasi, perguruan tinggi, dan komunitas pesantren. Langkah pemerintah dalam melakukan penataan sektor strategis melalui berbagai kebijakan nasional diharapkan mampu melahirkan model pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Pengamat ekonomi kerakyatan, Dody Iwakusuma Jaya, mengatakan kehadiran PT Agrinas Palma Nusantara merupakan momentum penting untuk membangun tata kelola sektor perkebunan yang lebih profesional, transparan, dan berkelanjutan. Menurutnya, keberhasilan perusahaan negara tersebut akan semakin optimal apabila dibarengi dengan kemitraan yang kuat bersama koperasi desa dan masyarakat.
“Keberhasilan penataan sektor perkebunan tidak hanya diukur dari meningkatnya produktivitas dan tata kelola perusahaan, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi desa,” ujar Dody.
Ia menilai Koperasi Desa memiliki posisi strategis sebagai penggerak ekonomi lokal. Selain menjadi lembaga usaha, koperasi juga mampu berperan sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, pencipta lapangan kerja, pengembangan produk unggulan daerah, hingga penguatan rantai pasok sektor pertanian dan perkebunan.
Dody menambahkan, Indonesia memiliki sumber daya manusia yang melimpah dari kalangan lulusan perguruan tinggi di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan disiplin ilmu lainnya yang relevan. Potensi tersebut perlu dioptimalkan untuk mendampingi koperasi dalam aspek budidaya, pengelolaan usaha, hilirisasi produk, hingga pemasaran sehingga daya saing usaha masyarakat semakin meningkat.
Selain koperasi desa, Dody juga mendorong pembentukan Koperasi Santri sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi berbasis pesantren. Menurutnya, ribuan santri yang lulus setiap tahun merupakan aset bangsa yang memiliki potensi besar untuk menjadi pelaku usaha produktif apabila memperoleh dukungan kelembagaan dan akses pembiayaan.
“Koperasi Santri dapat menjadi wadah lahirnya generasi santri yang mandiri secara ekonomi, mampu mengembangkan usaha di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, maupun industri halal dengan tetap menjunjung tinggi nilai kejujuran, amanah, dan gotong royong,” katanya.
Ia menegaskan bahwa sinergi antara PT Agrinas Palma Nusantara, koperasi desa, koperasi santri, pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta komunitas pesantren akan menciptakan ekosistem ekonomi kerakyatan yang kuat dan berkelanjutan.
Menurut Dody, pembangunan nasional ke depan harus mampu menghadirkan pemerataan kesempatan bagi masyarakat desa, petani, pekebun, dan santri agar menjadi pelaku utama pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya investasi atau tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi produktif. Ketika koperasi dikelola secara profesional dan didukung oleh seluruh pemangku kepentingan, maka ekonomi kerakyatan akan benar-benar menjadi kekuatan utama pembangunan Indonesia,” pungkas Dody.
About the Author
