JAKARTA, Selendangsutra.id — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program strategis yang dapat menjadi investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemenuhan gizi anak sejak usia sekolah memiliki kaitan erat dengan tumbuh kembang, kemampuan belajar, kesehatan, dan produktivitas generasi mendatang.
Karena menyangkut jutaan anak Indonesia, keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran dan jumlah penerima manfaat, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, keamanan pangan, ketepatan sasaran, transparansi, serta pengawasan di setiap tahapan pelaksanaannya.
Sejumlah negara Asia seperti Jepang, Korea Selatan, China, dan India menunjukkan bahwa pembangunan sumber daya manusia membutuhkan investasi yang konsisten, termasuk melalui peningkatan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat. Indonesia juga membutuhkan pendekatan jangka panjang agar program MBG benar-benar menjadi bagian dari pembangunan manusia menuju Indonesia Emas 2045. Namun, program dengan skala sebesar MBG tentu tidak mudah dikelola. Karena itu, berbagai persoalan yang muncul di lapangan seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem, bukan semata-mata menjadi bahan perdebatan politik.
Optimalkan Fasilitas Sekolah
Salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan adalah mengoptimalkan fasilitas yang sudah tersedia di sekolah, termasuk kantin sekolah yang memenuhi persyaratan. Dengan pengawasan dan standardisasi yang jelas, fasilitas tersebut dapat menjadi bagian dari rantai distribusi dan pengelolaan makanan MBG.
Selain itu, setiap sekolah penerima MBG perlu mempertimbangkan fasilitas penyimpanan makanan yang mampu menjaga suhu dan kualitas makanan sesuai standar keamanan pangan. Pengendalian suhu, waktu penyimpanan, kebersihan wadah, hingga waktu makanan dikonsumsi harus menjadi bagian dari prosedur yang terukur. Dengan demikian, makanan yang bergizi tidak hanya dipastikan baik ketika keluar dari dapur, tetapi juga tetap aman ketika sampai kepada anak-anak di sekolah.
Libatkan Masyarakat dan Sekolah
Pengelolaan MBG juga dapat melibatkan masyarakat secara lebih luas, termasuk ibu-ibu di lingkungan sekolah yang memenuhi persyaratan dan telah mendapatkan pelatihan keamanan pangan. Mereka dapat dilibatkan dalam kegiatan pendukung seperti penerimaan makanan, pengecekan kondisi makanan, kebersihan lingkungan, serta distribusi kepada siswa. Para wali kelas juga dapat membantu memastikan pembagian makanan berlangsung tertib.
Namun, seluruh keterlibatan tersebut harus tetap berada dalam standar dan pengawasan tim MBG/SPPG serta pemerintah, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Pembagian tugas harus dibuat jelas. Dapur bertanggung jawab terhadap proses produksi, sekolah terhadap penerimaan dan distribusi, sedangkan sistem pengawasan memastikan standar keamanan dan kualitas dipenuhi.
Semua Harus Transparan
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah transparansi. Setiap sekolah penerima MBG idealnya memiliki pencatatan yang jelas mengenai:
1. Jumlah penerima manfaat.
2. Jumlah makanan yang diterima.
3. Waktu makanan datang.
4. Kondisi penyimpanan.
5. Waktu makanan dibagikan.
6. Makanan tersisa.
7. Laporan apabila terjadi keluhan.
Sistem tersebut dapat dikembangkan secara digital sehingga pemerintah dan pihak yang berwenang dapat melakukan pengawasan berdasarkan data. Dengan sistem seperti ini, apabila terjadi persoalan kesehatan setelah konsumsi makanan, investigasi dapat dilakukan secara objektif untuk mengetahui titik masalahnya, apakah berasal dari bahan baku, proses memasak, penyimpanan, distribusi, atau faktor lainnya.
Jangan Jadikan Anak Korban Pertarungan Politik
Kasus gangguan kesehatan atau dugaan keracunan dalam pelaksanaan MBG harus ditangani secara serius dan transparan. Tetapi penyelesaiannya harus berdasarkan pemeriksaan medis, laboratorium, penelusuran makanan, serta investigasi keamanan pangan. Jangan sampai setiap persoalan langsung ditarik menjadi pertarungan politik dengan mencari pihak yang dianggap sebagai lawan.
Sebaliknya, kritik terhadap MBG juga harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperbaiki program. Program sebesar ini membutuhkan pengawasan publik, kritik yang konstruktif, dan keberanian pemerintah melakukan koreksi ketika ditemukan kelemahan.
MBG Bukan Sekadar Program Membagikan Makanan
MBG bukan sekadar program membagikan makanan. MBG adalah investasi terhadap manusia Indonesia. Karena itu, yang harus dibangun bukan hanya dapurnya, tetapi juga sistemnya:
1. Makanan harus aman.
2. Penerima harus tepat sasaran.
3. Pengelolaan harus transparan.
4. Pengawasan harus kuat.
5. Setiap persoalan harus diselesaikan berdasarkan data dan fakta.
Jika tata kelola tersebut terus diperbaiki, MBG dapat berkembang menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun generasi Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, dan memiliki daya saing menuju Indonesia Emas 2045. Jangan pertentangkan MBG dengan politik. Mari pertarungkan gagasan untuk memperbaiki tata kelolanya demi masa depan anak-anak Indonesia.
(DIK)
About the Author
