BANYUWANGI, Selendangsutra.id – Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, menyerap langsung berbagai aspirasi nelayan saat mengunjungi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muncar, Banyuwangi. Dalam dialog bersama para pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir, sejumlah persoalan strategis disampaikan, mulai dari kerusakan akses jalan menuju kawasan pelabuhan hingga pendangkalan alur pelayaran yang menghambat aktivitas perikanan.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Wapres Gibran menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur jalan menjadi salah satu prioritas yang harus segera ditangani. Menurutnya, kondisi jalan yang rusak dipengaruhi tingginya mobilitas kendaraan bertonase besar yang setiap hari melintas di kawasan industri perikanan Muncar.
“Perbaikan akses jalan yang rusak harus menjadi perhatian serius karena menyangkut aktivitas ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang baik akan mendukung kelancaran distribusi hasil perikanan sekaligus meningkatkan produktivitas nelayan,” ujar Gibran.
Wapres juga mengingatkan agar penyelesaian persoalan infrastruktur tidak terhambat akibat tumpang tindih kewenangan maupun saling lempar tanggung jawab antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, maupun instansi terkait.
“Kami memahami adanya efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan di tingkat pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Namun karena persoalan ini menyangkut hajat hidup masyarakat luas, khususnya para nelayan, kami akan segera mengoordinasikan dan melaporkannya kepada Presiden,” tegasnya.
Selain persoalan jalan, Gibran turut menyoroti sedimentasi yang menyebabkan pendangkalan di kawasan pelabuhan Muncar. Setelah berdialog langsung dengan nelayan dan memperoleh informasi bahwa alur pelayaran belum pernah dilakukan pengerukan secara menyeluruh,
Wapres menilai diperlukan langkah penanganan yang komprehensif.
“Artinya kawasan ini membutuhkan pembangunan infrastruktur pemecah ombak sekaligus normalisasi melalui pengerukan. Ini menjadi catatan penting bagi kami untuk segera ditindaklanjuti,” kata Gibran.
Menurut para nelayan, pendangkalan alur pelayaran telah mengurangi kapasitas operasional pelabuhan dan menyulitkan kapal-kapal berukuran besar saat keluar maupun masuk dermaga. Kondisi tersebut dinilai berdampak terhadap efisiensi distribusi hasil tangkapan serta aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
Mengakhiri dialog, Wakil Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk membawa seluruh aspirasi masyarakat pesisir ke dalam pembahasan lintas kementerian dan lembaga bersama pemerintah daerah serta pemerintah provinsi agar segera diwujudkan melalui program pembangunan yang terintegrasi.
“Seluruh masukan dan keluhan yang telah disampaikan hari ini dipastikan menjadi bagian dari catatan kerja kami untuk segera ditindaklanjuti. Fokusnya adalah percepatan perbaikan infrastruktur jalan, normalisasi dan reklamasi kawasan pelabuhan, pembangunan pemecah ombak, serta pembenahan fasilitas pelabuhan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan,” pungkasnya.
About the Author
