BANYUWANGI, Selendangsutra.id – Menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU), Pengasuh Pondok Pesantren Mansya’ul Huda Tegaldlimo, Banyuwangi, Jawa Timur, KH Fathulloh Suyuti Thoha, menyampaikan pandangannya mengenai arah masa depan organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.
Ia berharap Muktamar mendatang menjadi momentum untuk mengembalikan NU kepada Khittahnya, sebagaimana ditegaskan dalam Munas Alim Ulama 1983 dan Muktamar Situbondo 1984.
Menurut KH Fathulloh, NU akan semakin kuat apabila tetap berpijak pada jati dirinya sebagai organisasi keagamaan dan sosial kemasyarakatan yang berorientasi pada kemaslahatan umat, serta tidak terjebak pada kepentingan politik praktis maupun perebutan kekuasaan.
”Menurutnya NU akan menjadi lebih baik apabila dikembalikan kepada khittahnya sebagaimana hasil Munas 1983 dan Muktamar Situbondo 1984. Itulah khittah NU yang sesungguhnya,” ujarnya.
Ia juga menyoroti mekanisme pemilihan kepemimpinan di tubuh NU. Menurutnya, pemilihan pemimpin idealnya tetap berlandaskan prinsip Ahlul Halli wal Aqdi, yakni musyawarah yang melibatkan ulama dan tokoh yang memiliki kapasitas keilmuan, integritas, serta kebijaksanaan dalam menentukan arah organisasi.
KH Fathulloh menilai bahwa mekanisme tersebut merupakan warisan tradisi Islam yang telah berlangsung sejak masa Rasulullah SAW dan para sahabat dalam menentukan kepemimpinan.
Dalam pandangannya, NU perlu memastikan bahwa proses regenerasi kepemimpinan benar-benar mengedepankan kualitas keilmuan, akhlak, dan pengabdian kepada umat, bukan dipengaruhi kepentingan materi maupun kekuatan finansial.
”Prinsip Ahlul Halli wal Aqdi jangan sampai bergeser menjadi ‘Ahlul Halli wal Dolar’ atau ‘Ahlul Halli wal Rupiah’. Pemilihan pengurus harus dilandasi amanah dan integritas, bukan karena kekuatan uang,” tegasnya.
Lebih lanjut, KH Fathulloh menegaskan bahwa NU sejak awal berdiri merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Karena itu, menurutnya, NU harus terus menjaga independensi serta mengembangkan politik kebangsaan yang berorientasi pada persatuan nasional, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.
”NU adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang harus selalu memihak kepentingan rakyat. Politik NU adalah politik kebangsaan dan kerakyatan, bukan politik praktis yang hanya mengejar kekuasaan,” katanya.
Ia berharap nilai-nilai etika politik, akhlakul karimah, serta semangat pengabdian kepada umat terus ditanamkan kepada seluruh kader NU agar kehidupan demokrasi di Indonesia berjalan secara bermartabat dan tidak menghalalkan segala cara.
Sebagai penutup, KH Fathulloh menyampaikan harapannya agar kepemimpinan NU ke depan tetap menjaga kesinambungan nilai-nilai perjuangan para pendiri organisasi.
Ia berharap figur yang dipercaya menjadi Rais Aam maupun Ketua Umum PBNU mampu menjaga warisan pemikiran para masyayikh, apabila berasal dari garis keturunan pendiri NU, KH Hasyim Asy’ari, yang memenuhi kapasitas keilmuan, keteladanan, serta mendapatkan amanah dari para ulama melalui mekanisme organisasi.
Menurutnya, Muktamar mendatang merupakan momentum penting untuk memperkuat kembali persatuan warga nahdliyin, menjaga marwah organisasi, serta mengembalikan NU sebagai rumah besar ulama yang senantiasa mengayomi umat, memperjuangkan kepentingan rakyat, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(Pewarta Yanto Pimred)
About the Author
