JAKARTA, Selendangsutra.id – Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Prof. Dr. Drs. Teguh Sumarno, M.M., menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan solidaritas di kalangan guru Indonesia tanpa membedakan status kepegawaian. Pesan tersebut disampaikan saat membuka Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) PGRI 2026 yang berlangsung di Jakarta pada 19–20 Juni 2026.
Dalam sambutannya, Teguh Sumarno mengingatkan bahwa perbedaan status antara Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan guru honorer berpotensi menimbulkan polarisasi apabila tidak dikelola dengan baik oleh organisasi profesi.
“Guru-guru saat ini berisiko terkotak-kotak berdasarkan status kepegawaiannya. Jika PGRI di semua tingkatan tidak tanggap terhadap kondisi ini, maka perpecahan tersebut dapat berlangsung berkepanjangan dan melemahkan kekuatan profesi guru,” tegas Teguh di hadapan peserta Konkernas.
Menurutnya, PGRI harus menjadi rumah besar bagi seluruh guru Indonesia tanpa memandang status maupun latar belakang. Oleh karena itu, seluruh jajaran pengurus, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, diminta untuk aktif menjaga persatuan serta memperkuat rasa kebersamaan di lingkungan pendidikan.
Selain menyoroti pentingnya persatuan, Teguh juga menegaskan peran strategis PGRI sebagai wadah perjuangan aspirasi guru. Ia menilai masih banyak guru yang mengalami kesulitan menyampaikan keluhan dan kebutuhan mereka secara langsung kepada pemangku kebijakan.
“Guru sering kali tidak memiliki ruang yang cukup untuk menyuarakan aspirasi. Karena itu, PGRI harus hadir menjadi penyambung suara dan hati nurani para guru demi terwujudnya kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera,” ujarnya.
Dalam forum nasional tersebut, Teguh mengajak seluruh pengurus PGRI untuk menyatukan visi perjuangan dalam meningkatkan martabat profesi guru dan tenaga kependidikan. Ia menegaskan bahwa organisasi tidak hanya bertanggung jawab terhadap peningkatan mutu pendidikan, tetapi juga harus memperjuangkan kesejahteraan sosial dan ekonomi para guru di seluruh Indonesia.
Perhatian khusus juga diberikan kepada guru-guru yang bertugas di wilayah pegunungan, kepulauan, daerah terpencil, dan kawasan terluar Indonesia yang hingga kini masih menghadapi berbagai keterbatasan.
“PGRI harus hadir membawa perubahan nyata. Dengan komitmen, kejujuran, dan keberpihakan kepada guru, kita dapat memperjuangkan kehidupan yang lebih layak bagi mereka yang telah mengabdikan diri untuk mencerdaskan bangsa,” katanya.
Teguh juga menyoroti persoalan kesejahteraan guru honorer yang masih menjadi pekerjaan rumah besar dunia pendidikan nasional. Ia mengungkapkan masih ditemukan guru honorer yang menerima honorarium setiap tiga bulan sekali, kondisi yang dinilai tidak sejalan dengan besarnya tanggung jawab yang mereka emban.
“Bagaimana seorang guru dapat menjalankan tugasnya secara optimal jika hak-haknya belum terpenuhi dengan baik. Kesejahteraan guru harus menjadi prioritas bersama,” tegasnya.
Menutup sambutannya, Teguh berharap Konkernas PGRI 2026 menjadi momentum konsolidasi nasional bagi seluruh pengurus untuk memperkuat semangat pengabdian, memperjuangkan kesejahteraan guru, serta menjaga persatuan profesi demi kemajuan pendidikan Indonesia.
“Pengurus PGRI harus memahami kebutuhan dan persoalan guru di lapangan. Dengan demikian, organisasi ini benar-benar menjadi wadah perjuangan yang mampu menghadirkan perubahan nyata bagi kesejahteraan dan masa depan guru Indonesia,” pungkasnya.
(Yanto)
About the Author
