Banyuwangi, Selendangsutra.id — Aktivis sosial yang dikenal dengan julukan “Harimau Blambangan”, Don Yunus, menyerukan kewaspadaan nasional terhadap potensi pergerakan Organisasi Tanpa Bentuk (OTB) yang dinilai berpotensi memecah belah persatuan bangsa melalui provokasi dan adu domba lintas elemen.
Dalam keterangannya kepada awak media, Rabu (15/4), Don Yunus menegaskan bahwa seluruh komponen masyarakat, mulai dari aparat keamanan hingga organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap pola-pola konflik yang sengaja diciptakan.
“Kita harus waspada. OTB ini bergerak dengan cara mengadu domba—menggesek TNI dengan rakyat, polisi dengan masyarakat, bahkan membawa isu agama. Ini sangat berbahaya bagi persatuan,” ujarnya.
Ia secara khusus mengingatkan pentingnya soliditas antara TNI, Polri, dan masyarakat agar tidak terjebak dalam konflik horizontal yang dapat merugikan stabilitas nasional. Menurutnya, indikasi pergerakan serupa pernah terjadi di masa lalu dan perlu diantisipasi sejak dini, terutama di wilayah Pulau Jawa.
Di sisi lain, Don Yunus juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah tegas pemerintahan Prabowo Subianto dalam upaya pemberantasan korupsi.
Ia menilai, penindakan terhadap ratusan pejabat dari berbagai sektor menunjukkan komitmen nyata pemerintah dalam membersihkan praktik korupsi yang selama ini merugikan negara.
“Ratusan pejabat sudah ditindak, mulai dari hakim, jaksa, hingga kepala daerah. Uang negara yang sebelumnya dikorupsi kini bisa kembali dimanfaatkan untuk rakyat,” ungkapnya.
Ia mencontohkan, berbagai program sosial seperti Sekolah Rakyat, layanan kesehatan, hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat merupakan dampak langsung dari optimalisasi anggaran negara pasca pemberantasan korupsi.
Lebih lanjut, Don Yunus mengungkapkan bahwa dirinya saat ini mendapatkan pengamanan khusus sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi ancaman dari pihak-pihak yang menolak atau menyerang program pemerintah.
“Saya siap berdiri di depan untuk menjaga program-program pro-rakyat ini. Penghujatan dan fitnah terhadap pemerintah harus kita lawan bersama karena bisa menjadi bagian dari upaya memecah belah,” tegasnya.
Terkait isu yang berkembang mengenai pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Blambangan, Kecamatan Muncar, Banyuwangi, Don Yunus menilai persoalan tersebut lebih kepada kesalahpahaman administratif terkait status lahan.
Ia menjelaskan bahwa lahan seluas sekitar 7 hektare tersebut merupakan aset pemerintah daerah yang diperuntukkan bagi kepentingan publik, sehingga tidak ada persoalan prinsipil dalam penggunaannya.
“Ini hanya soal persepsi dan penjelasan status tanah. Tidak ada masalah besar. Yang penting kita luruskan informasi agar tidak berkembang menjadi fitnah,” jelasnya.
Menutup pernyataannya, Don Yunus mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya.
“Jangan biarkan isu liar berkembang. Fitnah itu berbahaya dan bisa merusak persatuan. Kita semua punya tanggung jawab menjaga keutuhan bangsa,” pungkasnya.
(Pewarta Yanto Pimred)
About the Author
