BANYUWANGI, Selendangsutra.id – Di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap efektivitas dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara (ABPN), sosok Yunus Wahyudi yang dikenal luas dengan julukan “Harimau Blambangan” muncul sebagai figur kontrol sosial yang vokal, progresif, dan tak kenal kompromi dalam menyuarakan kepentingan masyarakat.
Tak hanya dikenal sebagai aktivis lapangan, Yunus juga menjabat sebagai Ketua Yakuza Maneges Banyuwangi, sebuah wadah organisasi non-partisan yang digagas oleh Gus Thuba Topo Broto. Organisasi ini memiliki misi sosial yang kuat, yakni merangkul kelompok-kelompok masyarakat terpinggirkan dan membina mereka menuju transformasi hidup yang lebih baik melalui konsep “Zuhud Abadi” sebuah filosofi perubahan dari kehidupan yang kelam menuju pribadi yang bersih, bermartabat, dan berdaya.
Di sisi lain, Yunus juga dipercaya sebagai Duta Olahraga Kesehatan Banyuwangi, sebuah peran yang lahir dari aspirasi dan dukungan spontan masyarakat. Posisi ini semakin memperkuat eksistensinya sebagai figur publik yang tidak hanya kritis dalam fungsi kontrol sosial, tetapi juga aktif dalam mendorong pola hidup sehat dan membangun kesadaran kolektif akan pentingnya kesejahteraan jasmani.
Dengan kombinasi peran tersebut, Yunus Wahyudi tampil sebagai representasi aktivisme modern di tingkat lokal menggabungkan keberanian dalam mengawasi kebijakan publik, kepedulian terhadap kelompok marjinal, serta komitmen dalam membangun kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
“Harimau Blambangan” Yunus Wahyudi secara terbuka menyatakan komitmennya mengawal proyek Sekolah Rakyat di kawasan Desa Blambangan, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi Jatim yang menjadi bagian dari agenda program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pernyataan yang disampaikan usai kegiatan olahraga bersama masyarakat di Pondok Pesantren Yayasan Asyifa Yudi, Yunus menegaskan bahwa pengawasan terhadap proyek berbasis APBN tersebut bukan sekadar simbolik, melainkan gerakan nyata untuk mencegah penyimpangan.
“Ini uang negara. Jangan sampai di korupsi jadi bancakan oknum koruptor, Lebih baik dipakai untuk Pendidikan Sekolah Rakyat , Koperasi merah putih, dan program makanan bergizi (MBG)” tegasnya dengan nada keras.
Pengawasan Lapangan: Gerakan Kolektif Anti-Penyimpangan
Yunus mengungkapkan bahwa dirinya tidak bergerak sendiri. Ia bersama tim monitoring yang terdiri dari tokoh masyarakat dan praktisi hukum secara bergantian melakukan pengawasan harian di lokasi proyek Sekolah Rakyat. Langkah ini disebut sebagai bentuk “early warning system” terhadap potensi praktik korupsi atau permainan proyek.
Beberapa nama yang terlibat dalam pengawasan antara lain tokoh lokal seperti Mbah Pono, Raja Sengon, hingga tim advokasi hukum. Mereka membentuk barisan sipil yang secara sukarela menjaga transparansi proyek negara di tingkat akar rumput.
“Ini proyek negara. Tidak boleh ada celah untuk dipermainkan. Kalau ada yang coba-coba, kami yang pertama berdiri di depan,” ujarnya.
Tak hanya fokus pada aspek fisik proyek, Yunus juga melontarkan kritik tajam terhadap kultur sosial yang dinilainya semakin permisif terhadap ujaran negatif. Ia mengajak masyarakat untuk mengubah pola pikir dari budaya menghujat menjadi budaya apresiasi.
“Kalau kita terbiasa melihat kebaikan orang lain, maka kita juga akan diperlakukan baik. Ini hukum sosial yang sering dilupakan,” katanya.
Pesan tersebut ia sebut sebagai bagian dari “sarapan akhlak dan iman” bagi masyarakat Banyuwangi, agar pembangunan fisik berjalan seiring dengan pembangunan moral.
Dalam langkah yang mengejutkan, Yunus juga menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada mantan Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, atas kritik yang sebelumnya ia lontarkan. Ia menegaskan bahwa kritik tersebut murni bentuk kepedulian terhadap jalannya pemerintahan.
“Apa yang saya lakukan adalah bentuk cinta saya terhadap Banyuwangi. Kritik itu bagian dari kontrol, bukan kebencian,” ungkapnya.
Pernyataan ini dinilai sebagai sinyal rekonsiliasi sekaligus upaya meredam polarisasi di tingkat lokal.
Proyek Sekolah Rakyat yang kini dalam tahap pembangunan diposisikan sebagai simbol pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, di balik harapan besar tersebut, pengawasan ketat menjadi kunci agar proyek tidak terjebak dalam praktik lama yang merugikan negara.
Yunus Wahyudi, dengan gaya komunikasinya yang lugas dan konfrontatif, menempatkan dirinya sebagai “penjaga gerbang” moral dan transparansi. Ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat, LSM, dan media untuk tidak sekadar menjadi penonton apalagi menghujad, Lebih baik ikut terlibat aktif dalam pengawasan.
“Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Negara ini milik rakyat, bukan milik segelintir orang,” pungkasnya.
(Pewarta Yanto Pimred)
About the Author
