Banyuwangi, Selendangsutra.id – kepala desa (kades) Se-Banyuwangi menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Banyuwangi pada Senin, 17 November 2025. Aksi ini merupakan buntut dari pernyataan seorang anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Suwito, yang menuding 80 persen kades di Banyuwangi koruptif terkait penyaluran bantuan sosial (bansos).\u200e \u200ePara kades yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa Banyuwangi (ASKAB) , dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kedatangan mereka adalah untuk meminta klarifikasi kepada Anggota Komisi IV DPRD Banyuwangi dari Fraksi Partai Gerindra, Suwito, <\/p>\n\n\n\n
Massa kades melakukan orasi di depan gedung DPRD Banyuwangi, menyampaikan tuntutan agar Suwito memberikan klarifikasi atas pernyataannya.<\/p>\n\n\n\n
Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, menerima para kades dan mempersilakan mereka masuk ke ruang rapat untuk melakukan dialog tertutup.<\/p>\n\n\n\n
Selesai pertemuan di ruang rapat, Di hadapan sekitar 189 kades, Suwito dengan tegar menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya yang dinilai telah mencemarkan nama baik seluruh kepala desa di Banyuwangi.<\/p>\n\n\n\n
“Saya atas nama pribadi, apa yang saya katakan di media sosial itu SALAH,” kata Suwito.<\/p>\n\n\n\n
Suwito juga meminta maaf kepada seluruh kepala desa di Banyuwangi dan mengakui bahwa dirinya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Ia menegaskan bahwa tidak ada niatan apapun dalam dirinya untuk menyudutkan atau mencemarkan nama baik para kades.<\/p>\n\n\n\n
“Saya ingin Banyuwangi baik, kepala desa dan Anggota DPRD bisa melayani rakyat dengan baik. Sekali lagi, pernyataan saya yang 80 persen kepala desa Banyuwangi korupsi dana bansos itu salah,” tegasnya.<\/p>\n\n\n\n
“Dalam posisi itu, saya atas nama pribadi mohon maaf. Saya cabut kata-kata saya,” tambahnya.<\/p>\n\n\n\n
Suwito juga berharap agar kepala desa dan anggota DPRD Banyuwangi dapat bergandengan tangan untuk mengawal program pemerintah pusat agar tepat sasaran. Ia juga meminta agar konten terkait pernyataannya di media sosial segera diturunkan demi menjaga kondusivitas Banyuwangi.<\/p>\n\n\n\n
Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI), Budiharto, menjelaskan bahwa kedatangan mereka ke DPRD Banyuwangi adalah untuk bersilaturahmi dan meminta klarifikasi terkait pernyataan Suwito.<\/p>\n\n\n\n
“Alhamdulillah semua apa yang disampaikan yang bersangkutan di medsos yang membuat heboh Banyuwangi persoalannya sudah jelas dan apa yang disampaikan itu tidak benar,” tegasnya.<\/p>\n\n\n\n
Budiharto juga menjelaskan bahwa pernyataan Suwito sempat menyinggung seluruh kepala desa di Banyuwangi. Ia menambahkan bahwa Banyuwangi merupakan pilot project nasional untuk Digitalisasi Bansos dengan sistem digital.<\/p>\n\n\n\n
“Jika ada penyaluran bansos. Jadi Bank itu datang ke kantor desa, semua para penerima dipanggil satu persatu dengan dokumen lengkap uang pun diserahkan dan di foto langsung oleh petugasnya,” pungkasnya.<\/p>\n\n\n\n
Setelah Suwito menyampaikan permohonan maaf dan memberikan klarifikasi, para kepala desa membubarkan diri dan kembali ke kantor desa masing-masing untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.<\/p>\n\n\n\n