BANYUWANGI, Selendangsutra.id – Dalam operasi pasar pengendalian inflasi di Kecamatan Genteng, Rabu (18\/3\/2026), ribuan warga harus mengantre berjam-jam demi mendapatkan \u201cgas melon\u201d, sementara ratusan lainnya terpaksa pulang dengan tangan kosong.
Sejak pagi hari, antrean panjang telah memadati area Kantor Kecamatan Genteng. Warga dari berbagai desa berdatangan membawa harapan mendapatkan elpiji di tengah meningkatnya kebutuhan menjelang Hari Raya Idulfitri. Namun hingga siang hari, kepastian tak kunjung datang.
Situasi semakin memicu kekecewaan ketika sejumlah warga yang telah melalui proses administrasi justru tidak memperoleh tabung gas. Pengumuman stok habis membuat harapan mereka pupus seketika.<\/p>\n\n\n\n
Operasi pasar tersebut tercatat hanya menyediakan sekitar 560 tabung elpiji 3 kilogram, sementara jumlah warga yang hadir diperkirakan mencapai 1.200 orang. Ketimpangan tajam antara pasokan dan permintaan ini memicu kekecewaan massal di lokasi.
\u201cSaya sudah antre sejak pagi dan mengikuti semua prosedur, tapi akhirnya tidak dapat apa-apa. Ini sangat mengecewakan,\u201d ujar Setiawan, warga Desa Genteng Kulon.<\/p>\n\n\n\n
Keluhan serupa disampaikan Irma, yang menilai minimnya transparansi informasi menjadi pemicu membludaknya warga.
\u201cSeharusnya dari awal disampaikan jumlah stok yang tersedia. Kalau terbatas, warga bisa mempertimbangkan untuk datang atau tidak,\u201d ungkapnya.<\/p>\n\n\n\n
Dalam pelaksanaannya, setiap warga dibatasi pembelian maksimal satu tabung dengan syarat membawa fotokopi KTP. Namun kebijakan tersebut dinilai belum mampu mengendalikan lonjakan permintaan yang jauh melampaui ketersediaan stok.
Ketegangan sempat terjadi di lokasi akibat banyaknya warga yang tidak kebagian, meskipun telah menunggu berjam-jam. Aparat setempat berupaya meredam situasi hingga akhirnya operasi pasar dihentikan lebih cepat setelah stok dinyatakan habis.<\/p>\n\n\n\n
Peristiwa ini kembali menyoroti persoalan klasik dalam tata kelola distribusi elpiji bersubsidi, mulai dari lemahnya perencanaan, minimnya transparansi, hingga belum optimalnya pengawasan distribusi di lapangan.
Masyarakat mendesak pemerintah daerah bersama pihak terkait untuk segera mengambil langkah konkret. Tidak hanya dengan menambah pasokan, tetapi juga membenahi sistem distribusi agar lebih tepat sasaran, transparan, dan merata terutama menjelang momentum krusial seperti Idulfitri.<\/p>\n\n\n\n